4 Poin Perubahan RUU PKS ke RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Halama「Indonesia Super Quiz」n 2

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:BoBglobalsportsbettingplatform

Dalam RUU terbaru tersebut, terdapat larangan aparat penegak hukum (APH) melakukan tindakan diskriminatif dalam proses penegakan hukum tindak kekerasan seksual. Hal ini sama halnya dengan mempertahankan status quo yang tidak berpihak pada korban.

Tidak adanya pasal yang mengatur tentang kekeasan gender berbasis online (KGBO).

Selain itu, tidak ada kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban.

Naskah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual versi Baleg DPR RI tidak mengakomodir kepentingan dan kebutuhan khusus korban dengan disabilitas.

Peran paralegal sebagai pendamping korban kekerasan seksual pun juga dihapuskan.

Adapun kesembilan bentuk tersebut didasarkan pada temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh forum pengada layanan dan Komnas Perempuan.

Tidak adanya pengaturan yang mewajibkan pemerintah dalam pemenuhan hak korban adalah bukti nyata negara lari dari tanggung jawab.

Pada bagian pencegahan kekerasan masih bersifat umum dengan tidak memberikan mandat khusus kepada kementerian atau lembaga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email

(Sumber: KOMPAS.com/Tsarina Maharani, Rahel Narda Chaterine | Editor: Dani Prabowo, Krisiandi)

Jumlah laporan tersebut merupakan hasil peningkatan sebesar sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 2019.

Padahal, korban kekerasan seksual dengan disabilitas memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda-beda, termasuk aksesibilitas informasi Juru Bahasa Isyarat atau pendampingan psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan.